Indonesia sudah merdeka dari penjajah, namun ternyata Indonesia belum merdeka dari masalah, terutama dalam hal pelayanan publik. Masyarakat seharusnya mendapatkan pelayanan yang baik disaat memerlukan justru harus menelan pil pahit. Banyak masyarakat yang mendapatkan pengalaman buruk. Pengalaman buruk yang seperti apakah itu?
Pungutan liar, atau yang biasa disebut dengan pungli adalah salah satu penyakit buruk yang ada dalam pelayanan publik di Indonesia. Sangat banyak oknum yang aparat yang tanpa segan-segan meminta pungutan ketika seseorang hendak berurusan dengannya. Urus ini harus bayar segini, urus itu harus bayar segitu, padahal seharusnya bisa GRATIS. Bahkan ada kejadian yang aneh di Ambarawa, dimana mengambil E-KTP harus membayar sebesar 20 ribu. Serendah itukah moral aparat kita? Seorang camat di Ambarawa sebut saja namanya Budi Sukito, terkesan plinplan dalam menjelaskan hal tersebut. Baru setelah protes warga meletuslah akhirnya pungutan itu dihentikan. Ini sangat konyol, bahkan lebih konyol daripada Mr. Bean yang sikat gigi sambil berkendara. HAHAHA.
Pelayanan yang seharusnya diberikan secara cuma-cuma justru diciptakan menjadi pelayanan bertarif. Tidak hanya itu, pelayanan publik di Indonesia juga masih sangat berbelit-belit dan lambat. Padahal sudah seharusnya aparat menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan dimulai dari pelayanan publik yang baik.
Saya harap kedepannya oknum aparat yang berhadapan langsung dengan rakyat dalam pelayanan publik dapat menghilangkan sifat kerakusannya dengan uang. Tidak ada lagi 'tarif liar'. Cukuplah preman pasar tak berpendidikan yang melakukan tindakan keji tak bermoral tersebut.
0 komentar:
Posting Komentar